SIYASAH : Kiblat – Pengamat Intelijen dan Pertahanan, Jaka Setiawan, melihat bahwa fenomena “orang gila” serang Ulama dan santri di beberapa tempat memilki sebuah pola. Jaka menduga bahwa pelaku dibalik penyerangan ini adalah pihak Intelijen yang memiliki kemampuan menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan operasi terhadap target yang sensitif.
“Kalau saya lihat, fenomena ini punya pola. Kemudian dari sini kita bisa tahu siapa yang punya kapasitas untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita lihat lembaga atau organisasi yang punya infrastruktur menggerakkan orang-orang khusus untuk melakukan operasi terhadap target yang sensitif, ya intelijen,” ungkapnya sebagaimana dikutip Kiblat, Sabtu (10/2).
Jaka juga mementahkan teori bahwa hal ini dilakukan oleh individu, dan lebih menekankan prilaku tak bermoral ini dilakukan oleh lembaga tertentu, bukan indvidu.
“Ini memang hanya bisa dilakukan oleh lembaga tertentu. Ketika terjadi penyerangan terhadap Ulama di beberapa wilayah, saya langsung berpikir ada yang bermain. Tentu yang punya kapasitas untuk melakukan hal itu tidak mungkin, dan tidak mungkin juga dilakukan oleh individu, apalagi secara alamiah,” terangnya.
Karena itu, Jaka menyimpulkan bahwa hal yang paling memungkinkan melakukan hal itu adalah intelijen, jika melihat dari infrastrukturnya. Dia mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus keamanan di Indonesia, yang bisa memobilisasi dan menggerakkan orang-orang seperti itu hanya yang memiliki infrastruktur, dan itu hanya dimiliki intelijen.
Namun, ia mempertanyakan, intelijen pihak manakah yang melakukan serangan terhadap Ulama ini. Apakah intelijen negara, atau oknum intelijen negara, atau mungkin saja intelijen asing.
Belakangan pun, kata Jaka, intelijen Indonesia terbelah. Intelijen Negara seharusnya bertugas melakukan analisa ancaman terhadap negara. Artinya, yang dihadapi adalah “musuh negara” bukan “musuh politik”.
“Nah ini kita bisa lihat kalau ada aktor keamanan, misalnya intelijen yang merubah definisi ‘musuh negara’ menjadi ‘musuh politik’, ini berbahaya. Artinya dia sudah masuk ke dalam wilayah politik. Intelijen seharusnya netral, musuhnya adalah ‘musuh negara’ bukan ‘musuh politik’,” tuturnya.
“Pemerintahannya mungkin punya ‘musuh politik’, tetapi yang namanya ‘musuh negara’ adalah musuh abadi. Itu semacam keamanan negara dari pihak asing yang mengeksploitasi sumber daya alam,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa secara historis bisa dilihat bahwa di sektor keamanan, yang bisa melakukan hal serupa memanfaatkan orang-orang untuk melakukan tindak kejahatan, dari zaman dulu hingga sekarang, adalah intelijen.
“Jadi saya lihat ada oknum intelijen yang gunakan infrastruktur intelijen untuk kepentingan mengalahkan musuh politiknya,” tukasnya.
Red : Wijati
“Kalau saya lihat, fenomena ini punya pola. Kemudian dari sini kita bisa tahu siapa yang punya kapasitas untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita lihat lembaga atau organisasi yang punya infrastruktur menggerakkan orang-orang khusus untuk melakukan operasi terhadap target yang sensitif, ya intelijen,” ungkapnya sebagaimana dikutip Kiblat, Sabtu (10/2).
Jaka juga mementahkan teori bahwa hal ini dilakukan oleh individu, dan lebih menekankan prilaku tak bermoral ini dilakukan oleh lembaga tertentu, bukan indvidu.
“Ini memang hanya bisa dilakukan oleh lembaga tertentu. Ketika terjadi penyerangan terhadap Ulama di beberapa wilayah, saya langsung berpikir ada yang bermain. Tentu yang punya kapasitas untuk melakukan hal itu tidak mungkin, dan tidak mungkin juga dilakukan oleh individu, apalagi secara alamiah,” terangnya.
Karena itu, Jaka menyimpulkan bahwa hal yang paling memungkinkan melakukan hal itu adalah intelijen, jika melihat dari infrastrukturnya. Dia mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus keamanan di Indonesia, yang bisa memobilisasi dan menggerakkan orang-orang seperti itu hanya yang memiliki infrastruktur, dan itu hanya dimiliki intelijen.
Namun, ia mempertanyakan, intelijen pihak manakah yang melakukan serangan terhadap Ulama ini. Apakah intelijen negara, atau oknum intelijen negara, atau mungkin saja intelijen asing.
Belakangan pun, kata Jaka, intelijen Indonesia terbelah. Intelijen Negara seharusnya bertugas melakukan analisa ancaman terhadap negara. Artinya, yang dihadapi adalah “musuh negara” bukan “musuh politik”.
“Nah ini kita bisa lihat kalau ada aktor keamanan, misalnya intelijen yang merubah definisi ‘musuh negara’ menjadi ‘musuh politik’, ini berbahaya. Artinya dia sudah masuk ke dalam wilayah politik. Intelijen seharusnya netral, musuhnya adalah ‘musuh negara’ bukan ‘musuh politik’,” tuturnya.
“Pemerintahannya mungkin punya ‘musuh politik’, tetapi yang namanya ‘musuh negara’ adalah musuh abadi. Itu semacam keamanan negara dari pihak asing yang mengeksploitasi sumber daya alam,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa secara historis bisa dilihat bahwa di sektor keamanan, yang bisa melakukan hal serupa memanfaatkan orang-orang untuk melakukan tindak kejahatan, dari zaman dulu hingga sekarang, adalah intelijen.
“Jadi saya lihat ada oknum intelijen yang gunakan infrastruktur intelijen untuk kepentingan mengalahkan musuh politiknya,” tukasnya.
Red : Wijati
Post A Comment:
0 comments:
tes